Hunian Layak – Selama hampir empat dekade, warga RW 01 Klender menempati permukiman padat yang terletak beberapa meter di bawah permukaan Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Selain itu, lokasi ini berada di antara dinding beton jalan, rel kereta, dan aliran Kali Sunter, sehingga ruang gerak warga sangat terbatas. Bagi mereka, harapan sederhana tetap menjadi prioritas, yaitu hunian lebih layak dan sehat, namun tetap dekat dari tempat tinggal sekarang.
Ketua RW 01 Klender, Rahmat Satriono (60), menegaskan pentingnya pembangunan hunian vertikal yang jelas lokasinya. “Kalau bisa di bangun hunian vertikal. Yang penting tempatnya jelas dulu,” ujarnya saat di temui di sekretariat RW 01, Senin (5/1/2026). Rahmat berharap pemerintah hadir dengan langkah nyata, bukan hanya wacana, agar pola hidup dan sanitasi kawasan dapat tertata lebih baik. “Lingkungan ini butuh penataan total,” tambahnya.
Sejarah Permukiman dan Posisi Wilayah
Permukiman RW 01 Klender terbentuk sejak awal 1980-an. Rahmat, yang menjabat Ketua RW selama lebih dari dua periode, menyebut bahwa warga asli mulai menempati wilayah ini antara 1980 hingga 1985. Kontur lahan di kawasan ini memang lebih rendah di banding jalan sejak awal pembangunan Jalan I Gusti Ngurah Rai. Dengan demikian, posisi permukiman di bawah jalan bukan akibat pembangunan jalan yang meninggi kemudian, melainkan kondisi topografi asli.
Seiring waktu, sistem drainase yang ada, termasuk got besar, mulai tertutup bangunan warga sehingga fungsinya menurun. “Gotnya sekarang sudah tidak berfungsi optimal. Air memang masih mengalir, tapi sanitasi sudah mati,” ujar Rahmat.
Pemukiman kumuh dan padat yang tiga meter lebih rendah dari jalan raya Klender, Jakarta Timur(KOMPAS.com/LIDIA PRATAMA FEBRIAN )
Luas Kawasan dan Kondisi Lingkungan
Permukiman ini membentang hampir enam hektare, namun sekitar 40 persen wilayah di gunakan untuk sekolah dan perkantoran. Konsentrasi rumah berada di RT 06, RT 07, dan RT 12. RT 06 relatif lebih tinggi sehingga jarang tergenang air, sementara RT lain mengalami masalah drainase akibat got yang sudah tidak berfungsi. Meskipun kawasan jarang mengalami banjir besar, limpasan air tetap muncul saat hujan deras.
Masalah Sanitasi
Sanitasi menjadi masalah paling mendasar. Sebagian besar rumah tidak memiliki sistem pengolahan limbah domestik (SPALD). Limbah rumah tangga langsung mengalir ke saluran, kemudian ke kali. Ukuran rumah yang kecil, rata-rata 4×4 atau 4×5 meter, membuat pembangunan septic tank hampir mustahil. Hampir 50 persen rumah di pinggiran permukiman tidak memiliki MCK layak.
Program penyediaan fasilitas sanitasi komunal pernah di jalankan, tetapi gagal karena warga harus menanggung biaya sendiri. Selama kepemimpinan Rahmat, belum pernah ada pengecekan rutin dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait sanitasi dan kondisi rumah warga.
Kehidupan Sehari-hari Warga
Tuti (45), warga RT 07, tinggal di rumah di bawah permukaan jalan selama lebih dari 25 tahun. Untuk keluar rumah, ia harus menaiki tangga sempit yang terhubung ke gang kecil. Saat hujan deras, air kerap masuk ke rumahnya. “WC ada, kamar mandi juga ada. Tapi buangannya langsung ke got. Dari dulu sudah begitu. Mau bikin septic tank juga enggak ada tempat,” kata Tuti. Meski begitu, ia menyebut jarang ada keluhan kesehatan serius.
Rono (38), warga RT 06, menambahkan bahwa meskipun rumahnya kecil, lokasi strategis membuatnya tetap bertahan. Namun, saluran air terbuka dan lingkungan yang padat membuat kondisi tidak ideal. Revitalisasi kawasan sempat dijanjikan, tetapi tidak pernah terealisasi. “Dulu katanya mau ada revitalisasi. Tapi ya cuma omongan,” ujarnya.
Tantangan dan Harapan Warga
Pengamat Perkotaan Universitas Indonesia, Muh Aziz Muslim, menilai permukiman di bawah jalan menghadapi risiko serius terkait kualitas hidup. Kawasan ini mengalami keterbatasan infrastruktur, sanitasi, serta risiko kebakaran dan banjir. Selain itu, warga bertahan karena keterpaksaan ekonomi, bukan pilihan. Aziz menyarankan langkah awal berupa pendataan status tanah, kemudian menindaklanjuti dengan program penataan seperti bedah kampung atau pembangunan rumah susun dengan partisipasi warga.
Bagi Rahmat dan warga RW 01 Klender, harapan mereka tetap sederhana: tersedia tempat layak, kemudian lingkungan dibenahi secara menyeluruh. “Kalau mau dibangun, silakan. Yang penting disediakan dulu tempatnya. Warga pindah dulu, baru lingkungan ini dibenahi,” katanya.
Dengan demikian, intervensi pemerintah menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup warga di permukiman padat ini, sekaligus memastikan akses sanitasi, kesehatan, dan keamanan lingkungan lebih terjamin.
