Kementerian – Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penguatan sektor perikanan nasional melalui program strategis pembangunan kapal tangkap ikan. Program ini menargetkan pembangunan sekitar 1.500 kapal untuk nelayan yang akan di mulai secara bertahap pada tahun 2026. Melalui langkah ini, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pembangunan kapal tangkap ikan menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan. Selain itu, program ini juga bertujuan memperkuat kemandirian industri maritim nasional serta meningkatkan daya saing hasil perikanan Indonesia di pasar global.
Rincian Kapasitas dan Distribusi Kapal Nelayan
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan pembangunan total 1.582 kapal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.000 kapal akan memiliki kapasitas 30 gross ton (GT). Kapal berkapasitas ini akan didistribusikan ke berbagai wilayah pesisir, khususnya Kampung Nelayan Merah Putih.
Distribusi kapal di lakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan nelayan dan potensi perikanan di setiap daerah. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap nelayan dapat mengoptimalkan aktivitas penangkapan ikan secara berkelanjutan. Selain itu, penggunaan kapal berkapasitas 30 GT memungkinkan nelayan menjangkau wilayah tangkap yang lebih luas dengan tingkat keselamatan yang lebih baik.
Seorang wanita memandang dari perahu kecil saat orang-orang mempersiapkan kapal penangkap ikan untuk menghadapi dampak Topan Kalmaegi di Pelabuhan Ikan Quy Nhon, Provinsi Gia Lai, Vietnam Tengah, pada 6 November 2025.
Tahapan Pembangunan dan Produksi Dalam Negeri
Pemerintah telah memulai tahapan awal pembangunan kapal sejak tahun ini dengan merealisasikan beberapa unit. Selanjutnya, pembangunan akan berlanjut secara bertahap hingga tahun 2027 dan 2028. Seluruh kapal dalam program ini akan di produksi di dalam negeri untuk mendukung industri galangan kapal nasional.
Melalui produksi domestik, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan industri maritim serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Selain itu, langkah ini juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok industri perkapalan.
Penguatan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Seiring dengan pembangunan kapal, KKP juga memprioritaskan kesiapan sumber daya manusia. Pemerintah menyiapkan berbagai program pelatihan bagi awak kapal agar mampu mengoperasikan kapal-kapal baru secara optimal. Pelatihan ini mencakup aspek teknis, keselamatan pelayaran, serta pengelolaan hasil tangkapan.
Awak kapal tidak hanya berasal dari sekolah-sekolah perikanan, tetapi juga dari masyarakat pesisir di Kampung Nelayan Merah Putih. Melalui pendekatan ini, pemerintah membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam sektor perikanan modern. Dengan demikian, peningkatan kapasitas manusia berjalan seiring dengan modernisasi armada nelayan.
Dukungan Internasional terhadap Program Kapal Nelayan
Rencana pembangunan kapal tangkap ikan juga memperoleh dukungan dari komunitas internasional. Dalam kunjungan kenegaraan ke London, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pemerintah Inggris mendukung penuh rencana Indonesia membangun 1.500 kapal nelayan melalui kerja sama maritim bilateral.
Dukungan tersebut di sampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dalam pertemuan di Kantor Perdana Menteri Inggris, 10 Downing Street. Kerja sama ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam mengembangkan sektor kelautan secara berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi ini membuka peluang transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri maritim nasional.
Dampak Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Selain meningkatkan produktivitas perikanan, proyek pembangunan kapal nelayan juga memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa proyek ini berpotensi menyerap hingga 600 ribu tenaga kerja di Indonesia.
Jumlah tersebut mencakup sekitar 30 ribu awak kapal yang akan beroperasi langsung di laut. Selain itu, sektor produksi dan perakitan kapal diperkirakan menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja. Dampak ekonomi ini menunjukkan bahwa program kapal nelayan tidak hanya berfokus pada sektor perikanan, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan industri dan penyerapan tenaga kerja nasional.
Pengawasan Usaha Perikanan dan Kepastian Investasi
Di sisi lain, KKP juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengedepankan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Halid K. Jusuf, menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan bertujuan memastikan kepatuhan terhadap perizinan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, KKP ingin menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan tanpa menghambat investasi di sektor perikanan.
Menuju Sektor Perikanan yang Berkelanjutan
Melalui pembangunan kapal tangkap ikan, penguatan sumber daya manusia, serta pengawasan usaha yang konsisten, pemerintah menargetkan terciptanya sektor perikanan yang produktif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas nelayan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi maritim Indonesia.
Dengan perencanaan bertahap dan kolaborasi lintas sektor, pembangunan kapal nelayan berpotensi menjadi tonggak penting dalam transformasi sektor kelautan dan perikanan nasional.
