Ibu Kota Negara (IKN) – Nusantara menghadirkan perubahan besar dalam arah pembangunan nasional. Pemerintah tidak hanya memindahkan pusat administrasi, tetapi juga menguji kesiapan peradaban di Kalimantan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, Kota Banjarmasin menempati posisi strategis sebagai gerbang logistik yang menghubungkan Jawa dan Kalimantan. Oleh karena itu, kota ini harus menentukan arah: apakah mampu memperkuat peran sebagai kota penyangga atau justru melemah akibat tekanan urbanisasi dan degradasi lingkungan.
Selain itu, percepatan pembangunan IKN membawa konsekuensi ekologis yang tidak dapat diabaikan. Banjarmasin kini menghadapi tantangan serius berupa penurunan muka tanah. Fenomena ini tidak hanya muncul akibat beban bangunan modern, tetapi juga akibat pengabaian terhadap identitas utama kota, yaitu Budaya Air. Ketika pembangunan mengabaikan karakter geografis rawa dan sungai, maka risiko lingkungan akan terus meningkat.
Pergeseran Paradigma Pembangunan Kota Sungai
Selama beberapa dekade terakhir, arah pembangunan Banjarmasin bergerak menjauh dari kearifan lokal. Pemerintah dan masyarakat semakin sering menerapkan praktik urug lahan sebagai solusi instan pembangunan. Namun, pendekatan ini justru memperlemah daya dukung lingkungan. Sebaliknya, masyarakat Banjar sejak lama mengembangkan rumah panggung sebagai strategi adaptif terhadap air.
Akibat perubahan paradigma tersebut, kapasitas alami kota untuk mengelola air menurun drastis. Sebagian besar kelurahan kini mengalami banjir rob secara rutin. Selain itu, banyak sungai kehilangan fungsi karena tertutup bangunan atau terputus alirannya. Ketika sungai kehilangan perannya, maka kota juga kehilangan sistem drainase alami sekaligus ruang interaksi sosial.
Lebih jauh lagi, sungai tidak hanya berfungsi sebagai saluran air, tetapi juga sebagai pusat budaya dan ekonomi. Oleh sebab itu, penutupan sungai secara perlahan mengikis identitas kolektif masyarakat Banjar. Kota pun kehilangan jiwanya ketika pembangunan hanya mengejar pertumbuhan fisik tanpa mempertimbangkan ekosistem.
Ilustrasi pasar terapung Lok Baintan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.(Dok. Shutterstock/Anges van der Logt)
Kesenjangan Infrastruktur Dasar Menuju Standar IKN
IKN mengusung visi kota berkelanjutan dengan standar layanan publik yang sangat tinggi. Target akses air minum aman dan sanitasi layak menuntut kesiapan infrastruktur yang matang. Namun, Banjarmasin masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.
Di satu sisi, akses air minum aman masih jauh dari standar ideal. Di sisi lain, kondisi geologi rawa menyulitkan pembangunan sistem sanitasi konvensional. Tanpa inovasi dan modernisasi sistem pengolahan air serta jaringan sanitasi terpadu, kota ini akan kesulitan menyelaraskan diri dengan kualitas hidup yang diharapkan dari kawasan penyangga IKN.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong investasi besar pada infrastruktur dasar. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan hunian jangka panjang.
Menuju Transformasi Sponge City Berbasis Kearifan Lokal
Keberhasilan IKN sangat bergantung pada kekuatan kota-kota penyangganya. Dengan demikian, Banjarmasin harus segera menyelaraskan arah pembangunan jangka panjang dengan visi Nusantara. Sinkronisasi RPJPD 2025–2045 menjadi langkah krusial dalam proses ini.
Lebih penting lagi, transformasi tersebut harus menyentuh akar budaya. Konsep Sponge City yang diusung IKN sejatinya sejalan dengan kearifan lokal masyarakat rawa. Oleh sebab itu, Banjarmasin perlu menghidupkan kembali konstruksi adaptif yang menghormati air. Revitalisasi sempadan sungai, pembukaan sungai buntu, serta penguatan ruang hijau kota harus berjalan secara simultan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur strategis seperti Jembatan Barito 2 perlu mengusung prinsip keberlanjutan. Integrasi transportasi air dan darat berbasis Transit Oriented Development akan mengurangi emisi karbon sekaligus mengembalikan fungsi sungai sebagai urat nadi transportasi.
Digitalisasi, Urbanisasi, dan Keadilan Sosial
Di tengah arus urbanisasi akibat IKN, Banjarmasin harus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Implementasi Smart City melalui sistem kendali terpadu memungkinkan pemerintah merespons krisis lingkungan secara cepat dan akurat.
Namun demikian, pemerintah juga harus memastikan pemerataan literasi digital. Tanpa pendekatan inklusif, digitalisasi justru berpotensi meminggirkan masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, percepatan penanganan permukiman kumuh harus mengedepankan prinsip keadilan sosial dan partisipasi warga.
Target penghapusan kemiskinan dan penyediaan hunian layak bagi seluruh penduduk harus menjadi prioritas. Dengan cara ini, manfaat ekonomi dari IKN dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Banjarmasin sebagai Model Kota Sungai Modern
Banjarmasin tidak boleh berhenti sebagai penonton dalam pembangunan IKN. Kota ini harus bertransformasi menjadi contoh kota sungai modern yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, perubahan paradigma menjadi keharusan: dari menaklukkan air menjadi hidup berdampingan dengan air.
Dengan menyelaraskan Budaya Air dan teknologi Smart City, Banjarmasin dapat membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan identitas dan lingkungan. Kota penyangga yang kuat akan menjadi fondasi kokoh bagi kejayaan Nusantara di masa depan.
