Konflik Hukum – Antara Elon Musk dan OpenAI terus berkembang dan menarik perhatian dunia teknologi global. Setelah melayangkan gugatan pada Maret 2024, Musk kini mengungkap tuntutan ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar. Langkah ini menandai eskalasi serius dalam perseteruan antara pendiri awal OpenAI dan perusahaan kecerdasan buatan yang kini berkembang pesat bersama Microsoft.
Melalui dokumen pengadilan terbaru, laporan Bloomberg menyebutkan bahwa Musk menuntut ganti rugi senilai USD 79 miliar hingga USD 134 miliar. Jika dikonversi ke rupiah, nilai tersebut berkisar antara Rp 1.336 triliun hingga Rp 2.267 triliun. Angka ini langsung memicu perbincangan luas karena mencerminkan skala konflik yang tidak biasa dalam industri teknologi.
Klaim Kontribusi Awal Elon Musk terhadap OpenAI
Dalam dokumen gugatan tersebut, Musk menegaskan bahwa ia memiliki hak atas sebagian valuasi terbaru OpenAI. Saat ini, OpenAI tercatat memiliki valuasi sekitar USD 500 miliar. Musk mendasarkan klaim ini pada kontribusi awal yang ia berikan ketika OpenAI masih berada pada tahap awal pendirian.
Musk menyatakan bahwa ia menyuntikkan dana sekitar USD 38 juta sebagai pendanaan awal. Selain itu, ia mengklaim telah menyediakan sekitar 60 persen dari total pembiayaan awal organisasi tersebut. Oleh karena itu, Musk menilai kontribusinya memainkan peran krusial dalam membentuk fondasi OpenAI sebelum perusahaan tersebut berkembang menjadi raksasa AI global.
Namun, kontribusi Musk tidak berhenti pada aspek finansial. Ia juga menekankan peran strategis yang ia jalankan sejak awal. Musk menyebutkan bahwa ia membantu merekrut talenta kunci, membuka akses ke jaringan bisnis penting, serta memberikan panduan strategis terkait pengembangan startup teknologi.
Foto: DW (News)
Perhitungan Kerugian Berdasarkan Analisis Ahli Ekonomi
Untuk memperkuat klaimnya, Musk menunjuk C. Paul Wazzan, seorang ekonom keuangan, sebagai saksi ahli dalam kasus ini. Wazzan menyusun estimasi kerugian berdasarkan kombinasi kontribusi modal awal Musk serta nilai tambah dari keahlian teknis dan jaringan bisnis yang ia sediakan.
Menurut analisis Wazzan, OpenAI memperoleh keuntungan tidak sah dalam rentang USD 65,5 miliar hingga USD 109,43 miliar. Selain itu, Microsoft juga masuk dalam perhitungan karena kemitraannya yang erat dengan OpenAI. Wazzan memperkirakan Microsoft meraih keuntungan antara USD 13,3 miliar hingga USD 25,06 miliar dari kerja sama tersebut.
Melalui perhitungan ini, Musk menilai bahwa hasil pengembangan OpenAI tidak sepenuhnya mencerminkan kontribusi para pendiri awal. Oleh karena itu, ia menganggap tuntutan kompensasi sebagai langkah logis dan adil.
Argumen Hukum Musk sebagai Investor Awal
Tim kuasa hukum Musk menegaskan bahwa klien mereka berhak menerima kompensasi layaknya investor awal startup teknologi. Dalam praktik industri, investor tahap awal sering kali memperoleh keuntungan berlipat ketika perusahaan berkembang pesat. Musk menilai OpenAI sebagai contoh ekstrem dari fenomena tersebut.
Mengutip laporan TechCrunch pada Senin (19/1/2026), tim hukum Musk menekankan bahwa nilai investasi awalnya telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi pihak lain. Oleh sebab itu, mereka menuntut pembagian nilai ekonomi yang dianggap sepadan dengan kontribusi Musk di fase awal.
Selain itu, tim hukum Musk menyoroti perubahan arah OpenAI yang dinilai menyimpang dari visi awal. Argumen ini kemudian menjadi fondasi utama dalam gugatan yang ia ajukan.
Akar Konflik: Status Non-Profit OpenAI
Perselisihan ini bermula dari klaim Musk bahwa OpenAI melanggar komitmen sebagai organisasi non-profit. Musk menilai bahwa OpenAI beralih ke orientasi keuntungan secara agresif setelah menjalin kerja sama strategis dengan Microsoft.
Seiring berjalannya waktu, Musk memperluas gugatan dengan memasukkan Microsoft sebagai tergugat tambahan. Ia juga berupaya memperoleh perintah pengadilan ketika OpenAI mengumumkan rencana restrukturisasi perusahaan. Langkah ini menunjukkan keseriusan Musk dalam menantang arah bisnis OpenAI.
Dampak Gugatan terhadap Industri AI Global
Gugatan ini tidak hanya berdampak pada hubungan Musk dan OpenAI. Kasus ini juga memicu diskusi luas mengenai etika, transparansi, dan struktur kepemilikan dalam pengembangan kecerdasan buatan. Banyak pihak mulai mempertanyakan keseimbangan antara misi sosial dan kepentingan komersial dalam industri AI.
Di sisi lain, konflik ini memperlihatkan bagaimana kontribusi awal dalam startup teknologi dapat memicu sengketa bernilai ratusan miliar dolar di kemudian hari. Oleh karena itu, kasus Musk dan OpenAI berpotensi menjadi preseden penting dalam hukum bisnis teknologi global.
Hingga kini, proses hukum masih berjalan. Publik dan pelaku industri terus menanti perkembangan selanjutnya yang kemungkinan akan membentuk ulang lanskap hukum dan bisnis kecerdasan buatan di masa depan.
