Bantuan Beras 30 kg hingga Desember 2026 menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga kebutuhan masyarakat di tengah ancaman El Nino dan dampak berbagai bencana di Indonesia. Pemerintah berencana meneruskan program bantuan pangan tersebut selama tiga bulan terakhir tahun ini, yakni Oktober, November, dan Desember.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana itu setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Senin (7/9/2026). Pertemuan tersebut membahas kesiapan pemerintah menghadapi El Nino sekaligus sejumlah program bantuan yang akan berjalan pada tahun ini.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap memperoleh dukungan pangan ketika kondisi cuaca dan bencana berpotensi mengganggu berbagai aktivitas. Karena itu, bantuan beras masuk dalam pembahasan pemerintah bersama Presiden.
Bantuan Beras Berlanjut hingga Akhir 2026
Program bantuan pangan berupa beras sebelumnya telah berjalan sampai September 2026. Dalam periode tersebut, pemerintah memberikan bantuan sebanyak 30 kilogram.
Presiden Prabowo kemudian mengarahkan pemerintah agar tidak menghentikan program itu pada September. Pemerintah akan meneruskannya pada Oktober, November, dan Desember 2026.
Dengan keputusan tersebut, bantuan beras akan tetap berjalan sampai penghujung tahun. Kebijakan ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah menghadapi kondisi yang dapat memengaruhi kebutuhan masyarakat, termasuk fenomena El Nino.
Airlangga menyebut pembahasan mengenai kesiapan menghadapi El Nino tidak hanya berfokus pada satu kebijakan. Pemerintah turut membicarakan berbagai program bantuan yang telah disiapkan untuk tahun berjalan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan ketersediaan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu perhatian dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca dan bencana.
Pemerintah Pantau Dampak Erupsi Anak Krakatau
Selain membahas El Nino dan kelanjutan bantuan pangan, pemerintah memberikan perhatian terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Aktivitas vulkanik tersebut memengaruhi sejumlah daerah sehingga pemerintah perlu mencermati konsekuensinya terhadap kegiatan ekonomi.
Menurut Airlangga, daerah yang terdampak bencana berpotensi mengalami kontraksi ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah terus mengidentifikasi program maupun sektor yang mengalami gangguan di berbagai provinsi.
Pemantauan tersebut membantu pemerintah melihat perkembangan situasi di lapangan. Selanjutnya, pemerintah dapat menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kondisi yang terjadi di masing-masing wilayah terdampak.
Tidak hanya Gunung Anak Krakatau, pemerintah juga mencermati dampak aktivitas sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia. Airlangga menyebut pemerintah tengah memonitor konsekuensi letusan sekitar lima hingga enam gunung.
Salah satu perhatian utama pemerintah berkaitan dengan berkurangnya aktivitas masyarakat. Gangguan akibat erupsi dapat membatasi mobilitas sehingga kegiatan sehari-hari maupun aktivitas ekonomi ikut mengalami penurunan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Gangguan Penerbangan Berdampak pada Distribusi Kargo
Dampak bencana juga menjangkau sektor transportasi. Pemerintah mencatat penerbangan sebagai salah satu sektor yang mengalami gangguan akibat aktivitas vulkanik.
Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi perjalanan penumpang. Penerbangan memiliki peran dalam pengiriman kargo sehingga gangguan operasional juga dapat memengaruhi pergerakan logistik.
Karena itu, pemerintah terus mengikuti perkembangan sektor penerbangan sekaligus dampaknya terhadap distribusi barang. Airlangga menilai keterkaitan penerbangan dengan kargo membuat gangguan transportasi udara perlu mendapatkan perhatian dalam pemantauan dampak ekonomi.
Selain itu, pemerintah masih menghitung dan mengamati berapa lama pembatasan maupun penutupan penerbangan perlu berlangsung. Perkembangan aktivitas gunung berapi serta kondisi keselamatan penerbangan akan memengaruhi situasi tersebut.
Kesiapan Pangan dan Ekonomi Menjadi Perhatian
Rangkaian kondisi yang terjadi membuat pemerintah menghadapi beberapa tantangan sekaligus. Di satu sisi, pemerintah menyiapkan langkah menghadapi El Nino. Di sisi lain, aktivitas gunung berapi telah memengaruhi mobilitas masyarakat, penerbangan, logistik, dan kegiatan ekonomi di sejumlah daerah.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah memilih melanjutkan bantuan beras sampai Desember 2026 sebagai salah satu program yang mendukung kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintah tetap memonitor daerah terdampak bencana untuk mengetahui sektor dan program yang mengalami gangguan.
Pemantauan juga terus mencakup aktivitas masyarakat, kondisi perekonomian daerah, operasional penerbangan, serta pergerakan kargo. Pemerintah akan menyesuaikan langkah penanganan dengan perkembangan situasi yang terjadi di lapangan.
Dengan demikian, kelanjutan bantuan pangan dan pemantauan dampak bencana berjalan secara bersamaan. Pemerintah berupaya menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat sembari mencermati dampak El Nino dan aktivitas vulkanik terhadap perekonomian hingga akhir 2026.
