Iran Kekurangan BBM akibat Blokade AS, Pemerintah Kaji Perubahan Subsidi

Krisis Bahan Bakar Iran semakin menjadi perhatian setelah pemerintah mengakui bahwa produksi domestik belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, Iran menghadapi kendala untuk menambah pasokan melalui impor akibat blokade angkatan laut Amerika Serikat (AS). Situasi tersebut membuat tekanan terhadap sektor energi Iran semakin besar di tengah konflik yang juga mulai berdampak pada kondisi ekonomi negara.

Wakil Presiden Iran Mohammad Jafar Ghaempanah menyampaikan bahwa kemampuan produksi bahan bakar dalam negeri belum cukup untuk menutup kebutuhan nasional. Pemerintah juga tidak dapat mengandalkan impor untuk mengatasi kekurangan tersebut karena blokade laut AS membatasi akses Iran.

“Produksi bahan bakar tidak mencukupi dan karena blokade angkatan laut AS, kami tidak dapat mengimpornya,” kata Ghaempanah dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita IRNA dan dikutip Al Arabiya, Kamis (27/8/2026).

Pengakuan pemerintah muncul ketika masyarakat mulai merasakan langsung tekanan terhadap ketersediaan BBM. Dalam beberapa hari terakhir, warga terlihat mengantre di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar. Kondisi itu terjadi ketika konflik antara Iran dan Amerika Serikat semakin bergerak ke arah tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Pemerintah Iran Soroti Ketimpangan Subsidi BBM

Di tengah krisis bahan bakar Iran, pemerintah turut menyoroti pola pemberian subsidi yang dinilai belum memberikan manfaat secara merata. Ghaempanah menilai sistem yang berlaku saat ini lebih menguntungkan masyarakat yang mempunyai beberapa kendaraan dibandingkan warga yang sama sekali tidak memiliki kendaraan.

Menurutnya, pemilik lebih dari satu kendaraan dapat menikmati subsidi BBM dalam jumlah lebih besar. Sebaliknya, masyarakat tanpa kendaraan tidak memperoleh manfaat yang setara dari anggaran subsidi tersebut.

Pemerintah mulai mempertimbangkan evaluasi terhadap sistem itu. Kepala Staf Presiden Iran Mohsen Haji-Mirzaei pada Senin (24/8/2026) mengatakan bahwa pemerintah akan meninjau kembali kuota bahan bakar. Namun, ia belum memaparkan secara terperinci perubahan yang mungkin diterapkan.

Persoalan tersebut memiliki tingkat sensitivitas politik yang tinggi. Iran merupakan salah satu negara produsen minyak utama dan selama bertahun-tahun mempertahankan harga bahan bakar yang sangat murah melalui subsidi besar dari pemerintah. Karena itu, perubahan harga BBM berpotensi memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Konflik dengan AS Menambah Tekanan terhadap Pasokan

Persoalan pasokan energi tidak terlepas dari meningkatnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Setelah serangan AS-Israel terhadap Iran, Teheran mengambil kendali atas Selat Hormuz yang memiliki posisi strategis bagi jalur perdagangan energi dunia.

Washington kemudian merespons dengan menerapkan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kondisi tersebut mempersempit kemampuan Teheran untuk memperoleh tambahan bahan bakar dari luar negeri.

Tekanan terhadap jalur perdagangan membuat pemerintah harus mencari solusi dari dalam negeri. Namun, kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan produksi kilang membuat persoalan tersebut semakin rumit.

Situasi ini juga mendorong pemerintah mempertimbangkan perubahan kebijakan subsidi sebagai bagian dari upaya mengurangi tekanan terhadap keuangan negara.

Harga Jual BBM Jauh di Bawah Biaya Produksi

Pemerintah Iran menghadapi kesenjangan besar antara biaya memproduksi bensin dan harga yang masyarakat bayarkan. Kilang membutuhkan biaya sekitar 1,3 juta rial atau sekitar Rp 16.724 untuk menghasilkan satu liter bensin.

Namun, masyarakat dapat membeli bensin pada tingkatan harga terendah hanya sekitar 15.000 rial atau sekitar Rp 192 per liter. Selisih yang sangat besar tersebut membuat pemerintah harus mengalokasikan subsidi dalam jumlah tinggi agar harga tetap terjangkau.

Untuk mengurangi tekanan pasokan sekaligus kerugian finansial, pemerintah telah mencoba beberapa langkah. Teheran berusaha meningkatkan kapasitas produksi kilang dan memanfaatkan produk petrokimia. Pemerintah juga menurunkan kualitas bahan bakar melalui proses pengenceran sebagai salah satu cara menambah ketersediaan pasokan.

Meski demikian, langkah tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Pemerintah akhirnya mulai mempertimbangkan perubahan yang lebih mendasar terhadap mekanisme harga dan distribusi bensin.

Tiga Skenario Kebijakan BBM Masuk Kajian

Kepala Optimasi Energi Pemerintah Iran Esmail Saghab-Esfahani menjelaskan bahwa otoritas Teheran tengah mempertimbangkan tiga skenario untuk menangani persoalan bahan bakar.

Dalam skenario pertama, pemerintah tetap mempertahankan harga bensin yang berlaku sekarang. Sebagai gantinya, pemerintah akan membatasi jumlah stok harian yang tersedia di setiap SPBU. Kebijakan tersebut bertujuan mengendalikan konsumsi tanpa langsung menaikkan harga kepada masyarakat.

Skenario kedua menawarkan perubahan sistem subsidi. Pemerintah dapat memberikan jatah bensin bersubsidi sebanyak 30 liter setiap bulan kepada seluruh warga Iran. Skema tersebut juga mencakup masyarakat yang tidak memiliki kendaraan. Warga nantinya dapat menjual kembali jatah tersebut sehingga manfaat subsidi tidak hanya dinikmati pemilik kendaraan.

Sementara itu, skenario ketiga menawarkan perubahan paling besar. Pemerintah dapat meliberalisasi harga bensin sehingga nilainya bergerak mendekati biaya keekonomian kilang, yakni sekitar 872.000 rial atau sekitar Rp 11.218 per liter.

Iran Pertimbangkan Liberalisasi Harga Secara Bertahap

Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad-Reza Aref memberi sinyal bahwa pemerintah lebih mempertimbangkan liberalisasi harga secara bertahap daripada langsung menghapus seluruh subsidi.

Aref menilai pemerintah tetap perlu mempertahankan tingkatan harga bensin termurah dengan kuota 60 liter. Namun, pemerintah dapat mengurangi kuota pada tingkatan berikutnya secara perlahan sebelum bergerak menuju harga yang lebih mengikuti nilai keekonomian.

Ia juga menekankan pentingnya mengalihkan penghematan anggaran subsidi kepada masyarakat rentan. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap reformasi harga tidak sepenuhnya membebani kelompok berpenghasilan rendah.

Kebijakan tersebut tetap membawa risiko besar karena masyarakat Iran telah lama menikmati harga BBM yang sangat murah. Pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan menjaga daya beli masyarakat dengan tuntutan memperbaiki keuangan negara.

Krisis bahan bakar Iran pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bensin. Blokade AS, keterbatasan produksi domestik, tingginya beban subsidi, serta ketimpangan distribusi membuat pemerintah menghadapi persoalan energi yang semakin kompleks. Keputusan mengenai harga dan kuota BBM selanjutnya akan menentukan bagaimana Teheran mengelola tekanan ekonomi sekaligus menjaga kebutuhan energi masyarakat.